Pasuruan, www.tajukjurnalis.net-Warga Desa Tempuran menagih janji Camat Paserpan, R. Didik S, yang sebelumnya berjanji akan mendatangkan tim audit dari Inspektorat untuk memeriksa penggunaan dana desa. Hasil audit tersebut dijanjikan akan diumumkan sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun, kenyataan di lapangan tidak seperti yang dijanjikan. Selasa (18/2/2025).
Alih-alih mendapatkan hasil audit yang transparan, warga justru mendapati bahwa laporan yang disampaikan tidak jelas. Bahkan, tim Inspektorat yang seharusnya memberikan kejelasan justru menghilang tanpa informasi yang pasti. Hal ini membuat warga merasa dibohongi dan semakin geram dengan ketidakjelasan tersebut.
Dalam upaya mencari kejelasan, warga meminta audiensi dengan perangkat desa. Namun, tidak satu pun perangkat desa yang mampu memberikan penjelasan yang memuaskan. Karena tidak ada jawaban yang jelas, warga akhirnya menuntut kehadiran langsung Camat Paserpan, R. Didik S, melalui panggilan WhatsApp untuk memberikan klarifikasi.
Camat akhirnya datang ke Balai Desa Tempuran untuk menghadiri forum tanya jawab dengan warga. Namun, suasana diskusi memanas karena warga terus mendesak jawaban yang transparan. Puncaknya, Camat Didik S kehilangan kendali emosi dan membanting meja. Aksi tersebut langsung memicu protes keras dari warga yang menganggapnya sebagai tindakan tidak pantas bagi seorang pemimpin. Warga menilai sikap camat arogan dan tidak bijaksana, bahkan menyamakannya dengan perilaku preman.
Melihat situasi yang semakin tegang, Kapolsek Paserpan turun tangan untuk menenangkan keadaan. Dengan pendekatan yang lebih tenang dan bijaksana, Kapolsek akhirnya berhasil mengendalikan suasana. Penjelasan yang diberikan oleh beliau dianggap lebih masuk akal dan mudah dipahami oleh warga, sehingga ketegangan mulai mereda.
Setelah kondisi kembali kondusif, warga Desa Tempuran sepakat untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Mereka berharap ada transparansi dan keadilan dalam proses pemeriksaan penggunaan dana desa.
Sebagai langkah akhir, warga menuntut agar Kepala Desa Tempuran, Arisih, diadili secara adil. Mereka menginginkan penyelesaian yang benar-benar transparan dan berharap tidak ada lagi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di masa mendatang.
(Tim)
