Muara Enim , TajukJurnalis.net, 12/02/2026, Kamis, Proyek pembangunan jembatan gantung menelan anggaran nilai yg hampir Rp 3 miliar di Desa Danau Rata, Kecamatan Sungai Rotan, kabupaten muara Enim Sumatera Selatan tersebut, mendadak menjadi sorotan tajam masyarakat.
Isu kedalaman pondasi yang diduga hanya berkisaran ber kedalaman dua meter tersebut, memicu kekhawatiran serius terhadap kekuatan struktur jembatan yang dirancang sebagai akses utama mobilitas warga dan kendaraan.
Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut keselamatan publik.
“Bukan menolak pembangunan. Justru kami butuh jembatan itu. Tapi kalau pondasinya dangkal dan tidak sesuai standar, siapa yang berani menjamin keselamatan kami?” ujar Umar Dani mantan BPD sekaligus penggiat media setempat
Menurutnya dalam konstruksi jembatan gantung, pondasi merupakan elemen krusial yang menopang beban menara dan kabel utama. Kesalahan perhitungan kedalaman atau daya dukung tanah berpotensi menimbulkan penurunan struktur, retak, hingga kegagalan konstruksi. Risiko itu bisa meningkat saat jembatan berayun saat dilintasi kendaraan atau saat debit air sungai naik.
Lanjutnya,
Bukan hanya Umar Dani sejumlah warga juga mengaku mempertanya kan kesesuaian antara nilai anggaran yang tergolong besar dengan mutu pekerjaan di lapangan.
Dengan nilai anggaran hampir Rp 3 miliar ini, masyarakat menilai proyek tersebut seharusnya dibangun dengan spesifikasi teknis maksimal dan pengawasan ketat.
“Kalau anggarannya miliaran, mestinya kualitasnya tidak perlu diragukan. Tapi kalau benar pondasi cuma dua meter, itu wajar kalau kami curiga, setau kami kedalaman pondasi jembatan minimal 4 sampai 5 meter,” ujar warga lainnya.
Kekhawatiran semakin menguat lantaran hingga kini belum ada penjelasan resmi dari kontraktor maupun dinas teknis terkait mengenai spesifikasi pondasi, hasil uji tanah, maupun standar perencanaan yang digunakan. Minimnya pengawasan dan keterbukaan informasi dinilai memicu persepsi kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek.
Berdasarkan hasil investigasi temuan di lapangan mengupkap kan proyek tersbut diduga kuat syarat penyimpangan seperti pembesian behel yang di gunakan di saat tahap Proses PembangunanJembatan Gantung tersebut Diduga tak sesuai RAB.
Sejumlah pengamat infrastruktur menyebut, untuk proyek jembatan dengan nilai besar, tahapan seperti investigasi geoteknik, perhitungan beban rencana, serta pengujian mutu material seharusnya terdokumentasi dan dapat diakses publik.
“Struktur jembatan gantung sangat bergantung pada kekuatan pondasi. Kalau datanya tidak dibuka, wajar publik bertanya-tanya. Audit teknis independen adalah langkah paling rasional untuk meredakan polemik,” ujar pengamat konstruksi mengungkap kan
Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah dan instansi pengawas konstruksi segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka meminta verifikasi lapangan terkait kedalaman pondasi, mutu beton, metode pelaksanaan, serta kesesuaian antara gambar perencanaan dan realisasi.
Audit tersebut dinilai penting dilakukan sebelum jembatan diresmikan, guna memastikan tidak ada risiko tersembunyi yang dapat membahayakan masyarakat (pengguna.).
Bagi warga Desa Danau Rata, jembatan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan urat nadi perekonomian desa. Akses distribusi hasil kebun, aktivitas sekolah, hingga layanan kesehatan sangat bergantung pada infrastruktur tersebut.
Karena itu, mereka berharap pembangunan tidak hanya mengejar penyelesaian cepat, tetapi benar-benar menjunjung prinsip keselamatan, akuntabilitas, dan transparansi.
“Kalau memang sudah sesuai standar, buktikan dengan data. Kami hanya ingin jembatan yang aman untuk anak cucu kami,” tegas warga. Lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor dan dinas terkait belum memberikan keterangan resmi. Tak hanya disitu awak media ini mencoba mengkonfirmasi Bupati Edison namun tak juga mendapatkan klarifikasi terkait temuan proyek tersebut
Polemik pun masih menggantung, setidaknya sampai publik memperoleh jawaban yang pasti: apakah jembatan menelan anggaran hampir Rp 3 miliar ini benar-benar kokoh, atau justru menyimpan potensi risiko di balik besarnya anggaran,?
.
Sehingga terbit nya Pemberitaan ini, Belum adanya klarifikasi Resmi dari Pihak Pelaksana (Pemborong) ataupun dari Dinas Terkait.
Kabiro, M E.
