TANGERANG, tajukjurnalis.net– Merasa geram dengan prilaku para Oknum pejabat pemerintah kabupaten tangerang yang dinilai doyan menggelar agenda rapat di hotel mewah dan menghadirkan penampilan dari salah satu grup band papan atas disalah satu hotel mewah di Bandung.
Arul, Sekretaris Umum Forum Reporter Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) segera bersurat ke Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Minggu (21/12/2025)
Arul mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tangerang untuk menggelar rapat di hotel mewah yang di iringi dengan adanya penampilan dari salah satu grup band ternama di Bandung beberapa waktu yang lalu, sangatlah tidak pantas, ditengah kondisi darurat sampah dan tingginya angka kemiskinan.
“Ini gak bisa dibiarkan begitu saja, Presiden dan Wakil Presiden harus tau tentang gaya hedon dan model efisiensi anggaran di Kabupaten Tangerang. Ungkapan nya
Dia pun, (Arul) menekankan agar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo-Gibran bisa segera memerintahkan kemendagri untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas adanya dugaan pemborosan berkedok rapat di tubuh pemerintah kabupaten tangerang.
“Efisiensi anggaran itu penghematan, bukan pemborosan, ingat anggaran yang digunakan itu dari keringat masyarakat kabupaten tangerang, lantas kenapa yang menikmati hanya para oknum pejabat, pengusaha hotel, dan masyarakat diluar wilayah Kabupaten Tangerang, yang jadi pertanyaan tujuan sesungguhnya rapat ini untuk siapa. Intelektual kami masyarakat yang gagal untuk memahami atau memang intelektual mereka yang kliru manfsirkan efisiensi anggaran. Tukasnya.
Di sisi lain, saat ini Pemerintah Kabupaten Tangerang,saat ini nampak seolah terlepas dari dahaga dan keinginan yang lama terpendam, paska pemberian lampu hijau oleh kemendagri soal penyelenggaraan rapat di hotel mewah, pemerintah kabupaten tangerang nampaknya tak ingin ber lama lama dan langsung tancap gas dan menggelar berbagai kegiatan rapat di hotel berbintang.
Jika sebelumnya agenda rapat dilaksanakan bersama jajaran DPC APDESI beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menggelar Kegiatan rapat bertajuk pemberian penghargaan kinerja Perangkat Daerah, penghargaan ASN Award, dan penghargaan Musrenbang Award 2025.
Acara rapat bertabur penghargaan itu sendiri dilaksanakan Pemkab Tangerang selama 3 hari di hotel bintang 4, Holiday Inn Pasteur Kota Bandung Jawa Barat.
Perlu diketahui, Tak hanya rapat, pada kegiatan itu Pemkab Tangerang nampak bergaya hedon dengan menghadirkan grup band papan atas yakni grup Band Republik. Ditengah situasi ditetapkannya wilayah Kabupaten Tangerang darurat sampah, dan masih tingginya angka kemiskinan, Sulit tentunya bagi publik untuk menilai bahwa kegiatan ini adalah bagian kinerja pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.
Perlu di ingat, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2025, terdapat 260.900 jiwa atau 6,42 persen penduduk Kabupaten Tangerang yang hidup dalam kemiskinan.
Data tersebut tentunya menandakan bahwa ada yang salah salam pengelolaan keuangan dan fokus pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam upaya penanggulangan kemiskinan, hal itupun ditegaskan oleh ketua fraksi partai PDI Perjuangan, Deden Umardani di DPRD. Beberapa waktu yang lalu.
Deden Umardani kala itu menilai, bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengentasan kemiskinan masih sangat lah jauh dari harapan, Politisi dari partai ber gambar Banteng ber Moncong Putih itupun menganggap penurunan angka kemiskinan 0,13% ditengah pendapatan daerah yang terus meningkat sangat tak layak dan mencerminkan adanya permasalahan pada program pengentasan kemiskin.
“Penurunan kemiskinan yang hanya 0,3 persen dan TPT yang turun 0,12 persen menunjukan ada yg tidak beres, Dengan APBD yang terus naik, masyarakat seharus nya bisa merasakan dampak lebih besar. Karna itu data meski di perkuat, Program di evakuasi dan anggaran di arahkan lebih tepat sasaran, agar benar – benar menyentuh keluarga miskin ekstrim,.Ujarnya
Lebih lanjut Deden pun kala itu mendorong adanya audit mendalam seluruh program penanggulangan kemiskinan, termasuk peningkatan anggaran bagi OPD yang berperan langsung, ia menekankan bahwa penanganan TPT harus disertai pemberantasan calon tenaga kerja yang merugikan warga miskin.
“Anggaran harus berdampak nyata bukan sekedar habis tanpa hasil. Tegasnya.
Publik kini tentunya berharap, ada upaya dan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan berbagai macam persoalan akut yang selama ini terus membayang, bukan hanya sekedar rapat dan menabur piagam penghargaan yang sama sekali tak berdampak nyata bagi masyarakat yang selama ini nampak mulai kebingungan untuk membuang sampah dan keluar dari bayang bayang kemiskinan. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan agar berbagai prestasi dan keberhasilan yang diukir dapat benar benar terasa dan dirasakan.
Hingga sampai berita ini kembali diterbitkan untuk kesekian kali nya, Bupati Tangerang, Moch, Maesyal Rasyid dan Sekretaris Daerah, belum dapat ditemui guna dikonfirmasi dan pemberitaan lebih lanjut.
(Moka)
