WWW.TAJUKJURNALIS.NET, PAREPARE – Diskursus mengenai penghargaan Adipura Award kembali mengemuka di tengah masyarakat Kota Parepare. Sejumlah pihak mulai membandingkan capaian masa lalu dengan kondisi pemerintahan saat ini. Namun, sejumlah pengamat menilai penilaian tersebut terlalu prematur jika dijadikan tolok ukur tunggal terhadap kepemimpinan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
Seperti diketahui, Tasming Hamid baru memulai masa kepemimpinannya pada 2025. Dalam praktik pemerintahan daerah, periode awal kepemimpinan biasanya difokuskan pada konsolidasi birokrasi, penataan program prioritas, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, menilai kepemimpinan hanya dari capaian satu penghargaan nasional merupakan pendekatan yang terlalu sempit. Pasalnya, penghargaan seperti Adipura sendiri merupakan program evaluasi lingkungan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan sejumlah indikator teknis yang berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, hingga kesiapan administrasi pemerintah daerah.
“Adipura memang penting sebagai simbol keberhasilan pengelolaan lingkungan kota, tetapi ia bukan satu-satunya indikator keberhasilan pemerintahan daerah,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, banyak kota di Indonesia yang dalam praktiknya menyiapkan diri secara intensif menjelang proses penilaian Adipura. Fenomena ini bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan daerah, di mana kota sering menampilkan wajah terbaiknya ketika evaluasi berlangsung.
Namun di sisi lain, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada sistem jangka panjang sering kali tidak langsung terlihat dalam bentuk penghargaan. Pemerintah daerah biasanya lebih dahulu fokus pada pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penataan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam konteks Parepare, sejumlah program pembangunan yang mulai berjalan di masa kepemimpinan Tasming Hamid dinilai sebagai upaya membangun fondasi tata kelola kota yang lebih kuat. Bagi sebagian kalangan, hasil dari proses tersebut tentu membutuhkan waktu sebelum dapat terlihat secara utuh.
Secara politik, dinamika perbandingan antara pemerintahan lama dan baru memang tidak dapat dihindari. Namun para pengamat menilai masyarakat perlu melihat kepemimpinan secara lebih komprehensif, tidak semata-mata berdasarkan simbol penghargaan.
“Piala adalah simbol. Yang lebih penting adalah bagaimana kota ini benar-benar dibangun secara berkelanjutan,” kata seorang tokoh masyarakat Parepare.
Dengan masa kepemimpinan yang masih berada pada fase awal, banyak pihak menilai terlalu dini untuk menarik kesimpulan mengenai arah pemerintahan saat ini. Bagi sebagian warga, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tetap kembali pada hal-hal yang paling dirasakan masyarakat, yaitu pembangunan kota, pelayanan publik, serta kualitas kehidupan warga sehari-hari.
Di tengah dinamika politik lokal, satu hal yang disepakati banyak pihak adalah bahwa pembangunan kota tidak dapat dinilai hanya dari satu penghargaan. Kota yang kuat lahir dari kebijakan yang konsisten, kerja birokrasi yang solid, serta partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks itulah, perjalanan kepemimpinan Tasming Hamid di Parepare masih panjang untuk dinilai secara utuh.
