WWW.TAJUKJURNALIS.NET, JOMBANG, PERHUTANI (05/06/2026)| Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) terima (Kunker) Kunjungan Kerja Pangdam V/ Brawijaya bersama Kadivre) Kepala Divre Divisi Regional Perhutani Jawa timur, tinjau lokasi rencana Pembangunan Batalyon (YON TP), berlokasi di areal petak 14 RPH Purwodadi, BKPH Gedangan KPH Jombang (indikatif KHDPK), yang rencana luas : 54,73 Ha, adminiftratif masuk Desa Grobokan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, pada Kamis (04/06).
Kunker Mayjen TNI Rudy Saladin M.A (Pangdam V / Brawijaya) dan Wawan Triwibowo (Kadivre) Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa timur, beserta rombongan dalam rangka peninjauan area lahan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP),
kemudian dilanjutkan pemberian bansos kepada warga setempat.
Enny Handhayani Y.S. Kepala Perhutani KPH Jombang, menyampaikan berbagai langkah dan jalinan sinergitas pimpinan tinggi TNI, Polri, Kejaksaan, Perhutani dan Pemerintah berbagai langkah agar di lapangan dapat berjalan dengan lancar, di berbagai program strategis Negara, maupun tugas Perhutani ,”Pada prinsipnya kami selalu terbuka terus menjalin sinergitas dan kolaborasi bersama setekeholder bagaimana agar segala aspek.penting kelolah kawasan hutan juga dapat terjaga”,
Hari ini menyangkut rencana program Negara “Pembangunan Yon TP dan Brigrif”. kegiatan ini sekaligus untuk mencari dukungan, agar tugas Perhutani dalam memenuhi pendapatan perusahaan, serta berjalanya tata kelolah kawasan hutan memperkuat proses kelestarin hutan dapat berjalan dengan semestinya, tanpa ada gesekan dan benturan gesekan sosial masyarakat, Ungkap Enny
Menurut keterangan Dandim 0814/Jombang bahwa lahan rencana MABRIGIF DAN MAYONIF TP adalah dengan luas total 86,49 HA- 54,78 HA : Rencana pembangunan Yonif TP dan 31,71 HA : Rencana pembangunan Brigif
“Kontur tanah Bergelombang (Undulating), Perbukitan Rendah. Relatif Datar Terbatas, Status lahan :* dikawasan Perhutani KPH Jombang, Rekom administratif Desa Grobogan, masih proses aju ,”Paparnya.
Sedangkan Mayjend TNI Rudy Saladin., M.A Pangdam V Brawijaya menyampaikan terima kasih kepada pihak Perhutani dan Forkopimda yang telah membantu dalam menentukan lokasi Yon TP.
“Bahwa di wilayah Jawa Timur terdapat 4 (empat) tahap pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan, yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,
“Dalam pelaksanaan pembangunan nantinya, agar dilakukan sosialisasi kepada kelompok tani dan para pesanggem secara intensif guna menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di lapangan,” Tegasnya.
Masih dari Pangdam ,”Diharapkan pada pertengahan bulan Juli, pembangunan 4 (empat) barak sudah selesai sehingga dapat segera digunakan dan ditempati oleh personel.
“Dalam proses pembangunan, tentunya melibatkan masyarakat lokal guna meningkatkan ekonomi, serta mengajak partisipasi masyarakat sekitar dalam mendukung pembangunan Yon TP,
“Program pebentukan Batalyon yang di canangkan oleh Presiden melelui Meteri Pertahanan, sebagai langkah strategis untuk pertahanan Negara serta, dengan memberikan dampak positif, meningkatkan pertumbuhan perputaran ekonomi masyarakat di wilayah sekitar,” Pungkasnya.
Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan Bahwa pada dasarnya Polres Jombang sampai dengan saat ini terus bersinergi serta mendukung terkait pembangunan Brigif dan Batalyon Infantri Teritorial Pembangunan (Yonif TP),” Terang Kapolres
Kunker Pangdam V Brawijaya didampingi langsung oleh Wawan Triwibowo Kadivre Perhutani Jawa timur, Kelompok Ahli Pangdam V Brawijaya, Inspektorat Kodam /Irdam V Brawijaya, Asrendam Kodam V Brawijaya, Kasmin Pangdam V Brawijaya.
Kunker tersebut disambut oleh Enny Handhayani Y.S. Kepala Perhutani KPH Jombang, Waka PHW Jombang, Forkopimda Kabupaten Jombang, Forpimca Mojowarno, Kepala Desa Grobogan, kelompok tani hutan, pesanggem, tokoh masyarakat setempat, dan undangan lainya.
Pada prinsipnya kegiatan Kunker ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antar lintas para pemangku kepentingan, serta melakukan pendekatan melalui sosialisasi ke masyarakat, agar tak terjadi gesekan maupun benturan sosial, karena kesalah pemahaman persepsi, mengenai berbagai program Negara.(Kom-PHT/Jbg/Ars)
