Bandung–www.Tajukjurnalis.net /19/06/2026/Lambatnya proses birokrasi dalam pembuatan administrasi kependudukan (adminduk) kembali dikeluhkan masyarakat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada kinerja pelayanan Pemerintah Desa Dampit,
Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.
Warga mengeluhkan ketidakpastian waktu penyelesaian dokumen, yang dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.
Bolak-Balik Desa Tanpa Kepastian
Salah satu warga yang menjadi korban lambatnya sistem ini adalah Dewi (40). Ia mengaku frustrasi saat mengurus beberapa dokumen krusial sekaligus, yakni Kartu Keluarga (KK), Surat Kematian, dan Surat Pindah Domisili.
Dewi harus menelan kekecewaan mendalam lantaran haknya mendapatkan dokumen negara terhambat oleh proses yang bertele-tele.
Abdi tos uah uih ka desa tapi teu aya kepastian, mangkaning abdi tebih kalah seep ku ongkos,(Saya sudah bolak-balik ke desa tapi tidak ada kepastian. Padahal rumah saya jauh, malah habis oleh ongkos) keluh Dewi dengan nada kecewa menggunakan bahasa daerah.Alasan Klasik ‘Gangguan Server,dan Janji Palsu.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, tim Jurnalis. mencoba membantu warga dengan mendatangi langsung Kantor Desa Dampit pada Jumat, 5 Juni 2026. Setelah menunggu beberapa lama, seorang perangkat desa bernama Toto akhirnya memberikan penjelasan. Ia berdalih bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh adanya gangguan pada server pusat.
Toto sempat menjanjikan bahwa proses adminduk tersebut akan segera ditindaklanjuti dan menggaransi akan memberikan informasi perkembangan pada hari Senin berikutnya. Engke dihubungi ku abdi (Nanti dihubungi oleh saya),ucap Toto menjanjikan.
Namun, alih-alih mendapatkan kepastian, janji tersebut dinilai hanya sekadar angin surga. Saat hari yang dijanjikan tiba, pihak desa yang bersangkutan justru memutus komunikasi. Ketika dihubungi kembali baik oleh warga maupun pihak redaksi untuk menagih janji, Toto memilih bungkam dan tidak memberikan respons sama sekali.
Tabrak Regulasi, Permendagr
Lambatnya pelayanan di Desa Dampit ini jelas kontradiktif dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan publik.
| Jenis Dokumen | Standar Regulasi (Permendagri No. 19/2018) | Realita di Lapangan.
Kartu Keluarga (KK) Maksimal 1 (Satu) Hari Kerja,sejak berkas lengkap | Berhari-hari tanpa kepastian.
Surat Pindah & Kematian,Pelayanan Cepat & Terintegrasi Menggantung tanpa kejelasan |
Berdasarkan
Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 dokumen kependudukan seperti KK idealnya harus diselesaikan dalam waktu maksimal 1 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap. Meskipun dalam praktik di berbagai daerah (tergantung sistem SIAK online Disdukcapil setempat) toleransi waktu berkisar antara 3 hingga 5 hari kerja, pembiaran tanpa kejelasan dan sikap mengabaikan warga dinilai telah mencederai keterbukaan informasi publik.
Masyarakat Desak Evaluasi Total
Kondisi ini memicu keresahan yang mendalam di tengah masyarakat. Dokumen adminduk seperti KK dan Surat Pindah merupakan dokumen vital yang sangat dibutuhkan warga untuk keperluan mendesak, terutama menghadapi musim pendaftaran sekolah anak (PPDB) maupun kebutuhan administrasi penting lainnya yang memerlukan data teraktual (up-to-date).
Masyarakat berharap kelalaian pelayanan seperti ini tidak terus terulang.
Warga,mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem pelayanan di Desa Dampit, serta meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kabupaten Bandung untuk turun tangan membenahi kompetensi komunikasi dan kinerja perangkat desa setempat.
(Redaksi)
