Saumlaki, tajukjurnalis.net -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat sistem pemantauan politik nasional melalui penerapan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI).
Langkah tersebut disosialisasikan dalam kegiatan asistensi konsolidasi data politik dan pemantauan perkembangan situasi politik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (14/7/2026).bertempat di Pendopo Bupati.
“Kegiatan ini menghimpun berbagai unsur-Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda-yang tergabung dalam Kesatuan Kebangsaan Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data politik dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat, melalui satu platform digital yang mampu menyajikan informasi secara cepat dan waktu nyata (real time).”
Perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menjelaskan, SIMPOLDAGRI disiapkan sebagai instrumen untuk mengonsolidasikan data politik dalam negeri dari seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.
“Jadi hari ini kita melaksanakan asistensi konsolidasi data politik dan pemantauan perkembangan situasi politik. Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan instrumen berupa aplikasi yang kita sebut SIMPOLDAGRI atau Sistem Informasi Politik Dalam Negeri,” ujarnya Sharul Perwakilan Kemendagri.
Menurutnya, aplikasi tersebut akan menjadi pusat data politik nasional sekaligus mendukung penyampaian laporan perkembangan situasi politik secara cepat kepada Kemendagri.
“Melalui aplikasi SIMPOLDAGRI ini kita akan mendapatkan laporan situasi politik secara real time, sehingga pembaruan informasi dapat diterima dengan cepat di pusat, yaitu di Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Selain memantau dinamika politik, SIMPOLDAGRI juga akan menghimpun berbagai data strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi.
Output aplikasi tersebut mencakup profil politik daerah, data partai politik, data anggota legislatif, bantuan keuangan partai politik, serta hasil pemilu dan pemilihan kepala daerah yang seluruhnya akan terkonsolidasi dalam satu sistem.
Tak hanya itu, SIMPOLDAGRI juga dapat menghasilkan laporan situasi politik yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai bahan pertimbangan bagi bupati, gubernur, hingga Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Di akhir penyampaiannya, Kemendagri mengajak masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk terus memperkuat kualitas demokrasi dengan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab pada Pemilu 2029.
“Pesan kami kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mari pada tahun 2029 menggunakan hak suara kita untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, bukan hanya demokrasi yang bersifat prosedural,” tutupnya.
