WWW.TAJUKJURNALIS.NET
PAREPARE — Identitas Parepare sebagai kota santri dan ulama kini memasuki babak baru. Jika pada masa-masa sebelumnya sebutan itu lebih sering terdengar sebagai jargon pembangunan, pada periode kepemimpinan Tasming Hamid sejumlah kebijakan dinilai mulai menghadirkan implementasi yang lebih konkret dan terstruktur.
Pemerintah kota secara terbuka mengakui masih adanya persoalan literasi Al-Qur’an di tengah masyarakat, bahkan di kalangan aparatur. Pengakuan ini menjadi titik tolak lahirnya langkah korektif: penguatan kemampuan baca-tulis Al-Qur’an bagi ASN Muslim, pembinaan keagamaan yang lebih sistematis, serta integrasi nilai religius dalam kultur birokrasi.
Berbeda dengan pendekatan simbolik, kebijakan pada periode ini diarahkan pada perubahan yang terukur. Penekanan bukan lagi pada pencitraan identitas religius, melainkan pada pembentukan kompetensi dasar dan pembiasaan nilai spiritual dalam tata kelola pemerintahan. Sejumlah kalangan menilai, inilah yang membedakan antara slogan dan implementasi.
Secara sosiologis, identitas “kota santri” bukanlah status final, melainkan visi kolektif yang harus diuji melalui indikator nyata: meningkatnya literasi Al-Qur’an, bertambahnya lembaga pendidikan keagamaan, serta tumbuhnya budaya religius dalam ruang publik dan birokrasi. Tanpa itu, label hanya akan menjadi dekorasi retorik.
Kini, transformasi Parepare sedang berada pada fase pembuktian. Apakah identitas kota santri benar-benar mengakar atau sekadar berganti narasi, waktu dan data yang akan menjawabnya. Namun bagi banyak warga, arah perubahan di era ini dinilai mulai terasa, bukan hanya terdengar.
