Tajukjurnalis.net, Morowali – Sejumlah persoalan yang diadukan masyarakat Morowali hingga saat ini dinilai mandek ditangan pihak kepolisian di Morowali. Hal ini mengakibatkan kepercayaan publik kepada Polri kian menipis di wilayah hukum Polres Morowali Polda Sulteng.
Kondisi ini pun memicu sorotan publik terhadap kepemimpinan AKBP Zulkarnain S.H.S.I.K.M.H selaku pimpinan tertinggi di Mako Polres Morowali. Hal ini dikarenakan Kapolres Morowali dinilai tidak mampu memberikan rasa aman ataupun mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri.
Lamban dalam merespon dan menangani keluhan serta laporan masyarakat adalah salah satu dari sekian rentetan keluhan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Morowali. Belum lagi soal transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik mengenai proses hukum yang berjalan soal penambangan ilegal dan BBM ilegal yang marak terjadi.
Ada beberapa contoh kasus yang menjadi atensi publik, namun entah mengapa?, “bak hilang ditelan bumi”. Mulai dari soal dugaan ijazah palsu Kades Tondo, soal dugaan korupsi proyek pengadaan sapi di Dinas Pertanian Morowali, dugaan penggelapan dana tali asih Topogaro, dugaan penggelapan dana tali asih Torete hingga dugaan pemalsuan SKPT / SKT tanah di Torete.
Tidak hanya itu, mengenai penyidikan dan penyelidikan judi sabung ayam terbesar di kecamatan Bahodopi, penambangan ilegal galian batuan di Bungku Tengah dan Bahodopi, penyalahgunaan bahan bakar ilegal maupun kasus-kasus narkoba dan curanmor yang marak dilingkar kawasan industri jarang didapati press rilis mengenai perkembangan perkaranya.
“Aduan masyarakat utamanya diwilayah kawasan industri hingga saat ini banyak belum terungkap, dan masih banyak persoalan lain diduga kurang direspon dan minim transparansi dari pihak kepolisian yang dipimpin Kapolres Morowali saat ini,” ujar Lau salah seorang masyarakat Morowali.
Sebelumnya, Polres Morowali kurang mendapatkan kritik sebab dinilai selalu menanggapi aduan masyarakat ataupun keluhan masyarakat dengan respon yang cukup sigap, pimpinan Polres selalu menyahuti keluhan dengan melakukan penindakan dan kemudian melakukan press rilis yang menjadi atensi publik
“Kami tidak membedakan, Kapolres saat ini dan Kapolres sebelum-sebelumnya. Persoalan masyarakat selalu di respon, kemudian disampaikan ke media. Dulu persoalan perusahaan dengan masyarkat selalu selesai tanpa ada masyarakat yang harus diproses hukum, kemarin ada beberapa masyarakat harus di proses padahal mereka menuntut hak mereka,” ungkap Masyarakat Bungku Selatan yang tidak ingin disebutkan namanya.
Olehnya perlu ada evaluasi pada Kepolisian Morowali, utamanya Kapolres yang dinilai menurun tingkat kepercayaannya oleh publik dalam merespon juga menyahuti kritikan terhadap institusi Kepolisian, apalagi postingan di Fb, maupun digroup WA terkait kritikan masyarakat harusnya menjadi bahan evaluasi Kapolres Morowali.
(Redaksi).
