Bangkalan, tajukjurnalis.net- Anggota DPD Bangkalan bersama Abdul Halim dan jajaran BNPM menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan praktik oplosan BBM jenis pertalite yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka menilai Pertamina, khususnya unit pengelola di Desa Sebeneh, tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik secara profesional.
Abdul Halim menegaskan bahwa banyak laporan dari masyarakat terkait kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar, mulai dari dugaan pencampuran pertamax dengan pertalite hingga keluhan terbaru mengenai motor mogok akibat dugaan campuran metanol dalam pertalite. “Lalu siapa yang bertanggung jawab jika kendaraan masyarakat, baik motor maupun mobil, mengalami kerusakan? Masyarakat meminta keadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti insiden konflik di Sampang akibat barcode SPBU yang berujung pada pembacokan. “Ini sangat memprihatinkan. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara seharusnya hadir memberikan rasa aman, mengutamakan pelayanan persuasif, dan melindungi kepentingan rakyat, bukan justru menimbulkan keresahan.”
Pihaknya mempertanyakan mengapa permasalahan ini banyak terjadi di wilayah Jawa Timur. “Apakah ini bukti ketidakmampuan manajemen Pertamina di wilayah ini? Jika demikian, Bupati Bangkalan bersama lembaga terkait harus segera turun tangan melakukan investigasi langsung di Pertamina Sebeneh.”
Sebagai bentuk sikap tegas, mereka mendesak agar pimpinan Pertamina wilayah Jawa Timur dicopot dari jabatannya apabila terbukti gagal menjalankan tugas dan standar layanan publik.
(Redaksi)
