www.tajukjurnalisnet, Pare Pare, –
Di bawah kepemimpinan Tasming Hamid bersama Wakil Wali Kota Hermanto P., Kota Parepare tidak sedang berjalan biasa. Ia sedang berlari dan angka-angka berbicara dengan tenang namun tegas.
Dalam satu tahun pemerintahan, fondasi yang dibangun bukan sekadar slogan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 4,44 persen pada 2025, dari sebelumnya 5,27 persen. Jumlah penduduk miskin berada di kisaran 6,73 ribu jiwa. Lebih mencolok lagi, kemiskinan ekstrem hanya tersisa 0,48 persen atau sekitar 741 jiwa—salah satu yang terendah di Sulawesi Selatan.
Indeks Pembangunan Manusia Parepare juga meningkat dari 80,97 menjadi 81,50 pada 2025. Angka tersebut menempatkan kota ini dalam kategori “sangat tinggi” dan berada di peringkat ketiga se-Sulawesi Selatan. Di saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka ditekan hingga 4,98 persen.
Program unggulan yang dijalankan tidak berhenti pada konsep. Ribuan pelajar menerima seragam sekolah gratis dan bantuan beasiswa. Melalui program Parepare KEREN, sebanyak 250 pengusaha baru lahir, memperluas ekosistem ekonomi lokal. Perlindungan sosial diperkuat dengan layanan BPJS gratis, bantuan rumah layak huni, hingga fasilitas perlengkapan pemakaman bagi warga kurang mampu.
Di bidang lingkungan hidup, capaian Parepare bahkan menembus panggung nasional. Berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Parepare meraih Juara I Pengelolaan Sampah tingkat Sulawesi Selatan dan menempati peringkat ke-6 nasional pada 2025 dengan skor total 72,79. Penilaian tersebut mencakup kebijakan anggaran, kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas, hingga kinerja nyata pengelolaan kebersihan kota.
Semua ini membentuk sebuah pola: tahun pertama bukan sekadar periode adaptasi, melainkan tahap peletakan fondasi sistemik. Pemerintahan yang sehat bukan diukur dari tepuk tangan, tetapi dari indikator yang terverifikasi. Ketika data menunjukkan kemiskinan turun, IPM naik, pengangguran terkendali, dan tata kelola lingkungan diakui nasional, maka arah pergerakan kota menjadi semakin jelas.
Parepare kini berdiri dengan struktur yang lebih kokoh, bergerak menuju visi “Terbaik, Sejahtera, dan Maju” bukan sebagai kalimat retoris, melainkan sebagai proyek kebijakan yang sedang berjalan.
Sejarah Masa Lalu yang Kelam
Politik lokal biasanya diakhiri dengan seremoni perpisahan yang penuh haru. Namun yang terjadi di Parepare justru sebaliknya. Saat masa jabatan dua periode Taufan Pawe resmi berakhir pada 31 Oktober 2023, sekelompok warga turun ke jalan menggelar pawai yang mereka sebut sebagai “pawai kebahagiaan”.
Berdasarkan laporan media nasional, aksi tersebut berlangsung pada awal November 2023. Massa yang diperkirakan sekitar 800 orang melakukan konvoi kendaraan roda dua dan roda empat. Titik kumpul berada di kawasan Balai Ainun Habibie, lalu bergerak berkeliling kota sebelum berakhir di depan gedung DPRD Parepare. Dalam orasi-orasi yang disampaikan, peserta menyatakan kegembiraan atas berakhirnya masa kepemimpinan tersebut.
Fenomena ini menjadi sorotan karena jarang terjadi. Dalam banyak kasus, berakhirnya masa jabatan kepala daerah diwarnai ucapan terima kasih dan seremoni penghormatan. Di Parepare, yang muncul justru ekspresi publik bernada sebaliknya. Sebagian peserta membawa atribut dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan selama kurang lebih sepuluh tahun pemerintahan, termasuk keputusan mutasi pejabat dan sejumlah kebijakan lain yang mereka nilai kontroversial.
Peristiwa ini memperlihatkan satu hal yang sering luput dalam demokrasi lokal: jabatan publik selalu berada di bawah pengawasan sosial. Ketika masa kuasa berakhir, respons masyarakat menjadi cermin yang tak bisa direkayasa. Dalam politik, tepuk tangan dan sorakan bisa sama kerasnya dan keduanya sama-sama lahir dari pengalaman kolektif warga selama sebuah kepemimpinan berlangsung.
