Tajukjurnalis.net, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Terbaru, penyidik menyegel gudang penyimpanan ribuan motor listrik milik BGN di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Penyegelan dilakukan untuk memastikan jumlah kendaraan yang menjadi objek penyidikan sekaligus mengamankan barang bukti dalam perkara yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga lebih dari Rp1 triliun.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan penyimpangan pengadaan motor listrik yang dibiayai menggunakan anggaran negara. Penyidik juga melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan yang masih tersimpan di gudang.
Kasus ini berawal dari dugaan penyimpangan pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun untuk mendukung operasional Program MBG. Kejagung mengungkap vendor yang memenangkan proyek tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif, sementara ditemukan indikasi penggelembungan harga (mark up) dalam proses pengadaannya.
Selain pengadaan motor listrik, penyidik juga menemukan dugaan mark up pada pengadaan puluhan ribu pasang sepatu, tablet, hingga televisi berukuran 75 inci yang dinilai tidak sesuai kebutuhan langsung program MBG.
Sejumlah mantan pejabat BGN telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, termasuk mantan Kepala BGN dan dua mantan wakil kepala badan tersebut. Penyidik menduga terjadi intervensi dalam penyusunan kerangka acuan kerja sehingga pengadaan barang tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Fakta bahwa ribuan motor listrik yang telah dibeli menggunakan anggaran negara masih menumpuk di gudang semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan. Kejagung memastikan penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dan menghitung secara pasti besaran kerugian negara yang ditimbulkan.
Kasus dugaan korupsi MBG kini menjadi salah satu perhatian publik karena menyangkut program strategis pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan gizi masyarakat. Publik pun menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk memastikan setiap rupiah uang negara yang diduga disalahgunakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
(Moka)
