WWW.TAJUKJURNALIS.NET, PAREPARE — Kepemimpinan Tasming Hamid kembali menuai apresiasi. Di tengah dinamika fiskal nasional, Wali Kota Parepare tersebut dinilai berhasil menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan dan memastikan sinkronisasi yang efektif antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Hasilnya terlihat jelas dalam capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di wilayah kerja Parepare yang menembus angka 97,89 persen.
Berdasarkan data resmi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare, total pagu APBN sebesar sekitar Rp5,76 triliun berhasil direalisasikan kurang lebih Rp5,64 triliun hingga akhir tahun anggaran. Angka tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan belanja negara di wilayah Ajatappareng yang meliputi Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, dan Enrekang.
Sebagian besar alokasi anggaran berasal dari skema Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar Rp4,49 triliun dan terealisasi hampir sepenuhnya. Komponen ini mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Desa yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.
Dalam konteks Kota Parepare, stabilitas dan percepatan penyerapan anggaran tidak terlepas dari kepemimpinan yang konsisten dalam menjaga perencanaan berbasis data, pengawasan program, serta koordinasi aktif dengan satuan kerja vertikal pemerintah pusat. Tingkat serapan yang mendekati 100 persen menunjukkan bahwa proses administrasi, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan berjalan secara disiplin dan terukur.
Realisasi hampir 98 persen bukan sekadar angka statistik. Ia merepresentasikan proyek yang berjalan, belanja infrastruktur yang terealisasi, distribusi dana sosial yang tersalurkan, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja negara yang optimal berdampak langsung pada perputaran ekonomi lokal dan memperkuat fondasi fiskal daerah.
Capaian ini menempatkan wilayah Parepare dalam kategori kinerja fiskal yang sangat baik, sekaligus memperlihatkan bahwa sinergi pusat dan daerah dapat menghasilkan eksekusi anggaran yang efektif dan berdampak nyata bagi pembangunan.
