www.tajukjurnalis.net, Pare Pare, –
Di bawah kepemimpinan Tasming Hamid, Pemerintah Kota Parepare sedang mengirim pesan yang jelas: pembangunan tidak hanya soal infrastruktur dan angka pertumbuhan, tetapi juga tentang fondasi moral aparatur. Safari Dakwah bagi ASN perempuan yang digelar pada 14 Februari 2026 bukan sekadar agenda keagamaan, melainkan langkah strategis memperkuat karakter birokrasi dari dalam.
Kegiatan yang diawali di Rumah Jabatan Wali Kota dan dilanjutkan di Auditorium BJ Habibie itu menjadi simbol konsolidasi nilai. Tasming Hamid hadir membuka dan menutup acara, menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus memiliki dua kekuatan sekaligus: kompetensi profesional dan kedalaman spiritual. Dalam kerangka politik pemerintahan daerah, ini adalah pernyataan arah. Birokrasi yang bersih dan berintegritas tidak lahir hanya dari regulasi, tetapi dari kesadaran etis individu yang menjalankan regulasi tersebut.
Safari Dakwah ini diikuti sepuluh kelompok ASN perempuan dari berbagai perangkat daerah. Materi yang disampaikan mencakup penguatan sunnah Nabi, adab keseharian, pendidikan anak, hingga manajemen keluarga dalam perspektif Islam. Pesan yang dibangun bukan sekadar religiusitas simbolik, tetapi pembentukan karakter aparatur yang mampu membawa nilai moral ke ruang kerja dan ruang kebijakan.
Secara politis, langkah ini juga memperlihatkan keberpihakan pada penguatan peran perempuan dalam birokrasi. ASN perempuan tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi sebagai penjaga nilai dalam keluarga sekaligus dalam institusi negara. Di titik inilah kebijakan ini memiliki dimensi sosial yang luas: membangun etos kerja yang berakar pada etika dan tanggung jawab moral.
Menariknya, sebelum kegiatan ini berjalan, sempat ada suara-suara skeptis. Sebagian kalangan pernah memandang kegiatan dakwah sebagai aktivitas yang berpotensi mengganggu keseimbangan rumah tangga, bahkan ada oknum yang menyindir bahwa forum-forum keagamaan tertentu hanya diikuti kalangan tertentu saja. Namun realitas Safari Dakwah ASN Perempuan ini justru menunjukkan pendekatan yang terstruktur, terjadwal, dan terintegrasi dengan tanggung jawab kedinasan. Kegiatan berlangsung dalam kerangka resmi pemerintahan, bukan aktivitas sporadis tanpa arah.
Dalam lanskap politik lokal, inisiatif ini mempertegas citra kepemimpinan Tasming Hamid sebagai figur yang menempatkan moralitas sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan. Ia tidak hanya berbicara tentang reformasi birokrasi, tetapi mencoba menyentuh akar pembentuk perilaku birokrat itu sendiri. Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan responsif, langkah ini dapat dibaca sebagai strategi memperkuat legitimasi melalui pendekatan nilai.
Parepare kini tidak hanya membangun fisik kota, tetapi juga membangun watak aparatur. Dan dalam politik pemerintahan, pembangunan karakter sering kali menjadi investasi jangka panjang yang lebih menentukan daripada proyek yang kasat mata.
Adapun oknum yang pernah melontarkan pandangan sinis terhadap kegiatan dakwah adalah Shadiq asli Umar. Pernyataan-pernyataan yang bernada meremehkan aktivitas keagamaan semacam ini kini berbanding terbalik dengan realitas kebijakan yang diambil pemerintah kota.
Jika dibandingkan dengan kepemimpinan Taufan Pawe, pendekatan Tasming Hamid terlihat lebih eksplisit dalam menjadikan penguatan spiritual aparatur sebagai bagian terbuka dari agenda pemerintahan. Tasming memilih menempatkan pembinaan moral sebagai arus utama kebijakan, bukan sekadar pelengkap program administratif.
