SAMPANG, tajukjurnalis.net — Kabupaten Sampang memasuki fase anggaran yang menantang menjelang penetapan RAPBD 2026. Pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp98,7 miliar menimbulkan tekanan signifikan terhadap program layanan publik, termasuk Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi tumpuan jaminan kesehatan masyarakat.
*Alokasi UHC Tertekan Kekurangan Lebih dari Rp10 Miliar*
Kepala Bappelitbangda Sampang, Hj. Umi Hanik Laila, menyampaikan bahwa kebutuhan pembiayaan UHC tahun 2026 berada jauh di atas dana yang tersedia.
_”Dana UHC yang tersedia baru sekitar Rp44 miliar, sementara kebutuhan mencapai Rp54–56 miliar. Masih kurang lebih dari 10 miliar,” ujarnya._
Penyesuaian anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan, mengingat tekanan fiskal tahun depan dipicu oleh turunnya dana pusat secara signifikan.
*Ruang Fiskal Menyempit dan Menekan Prioritas Daerah*
Pemangkasan TKD hingga hampir Rp100 miliar membuat ruang gerak keuangan daerah semakin terbatas. Hanik menegaskan bahwa relokasi anggaran harus dilakukan secara terukur agar program layanan dasar dapat dipertahankan.
*DPRD Soroti Dampak Pemangkasan Dana Pusat*
Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, menegaskan bahwa Kabupaten Sampang juga tidak menerima DAU Infrastruktur maupun DAK Fisik untuk tahun 2026, sehingga tekanan fiskal semakin meningkat.
_”Penurunan dana transfer sangat membatasi kemampuan fiskal daerah. Beban layanan kesehatan sejak sebelumnya saja sudah cukup berat,” jelasnya._
DPRD memastikan akan tetap mengawal sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
*Pemkab Pastikan Layanan UHC Tetap Berjalan*
Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, memastikan bahwa UHC tetap menjadi prioritas dan tidak akan terganggu oleh pemangkasan anggaran.
_”Walaupun ada pemangkasan besar, UHC tetap aman dan akan terus berlanjut selama saya memimpin Kabupaten Sampang,” tegasnya._
Pemkab tengah menyiapkan langkah relokasi anggaran untuk menutupi kekurangan sebelum RAPBD 2026 ditetapkan.
_”Apapun caranya, dana UHC wajib terpenuhi,” ujar Bupati._
*Dampak terhadap Layanan Publik*
Kekurangan dana UHC dapat berdampak pada:
• kesinambungan layanan kesehatan gratis
• kesiapan fasilitas kesehatan daerah
• ketersediaan dukungan operasional BLUD
• kepastian akses kesehatan bagi masyarakat
Pemkab Sampang dituntut mengambil langkah strategis agar pelayanan dasar tidak terhambat di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat.
✍️ *Penulis: Hairil Anwari — Kabiro TajukJurnalis.Net Sampang*
📅 *24 November 2025*
