SAMPANG, tajukjurnalis.net – Sejumlah warga dan aktivis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sampang (FORKAMASA) menggelar aksi unjuk rasa di Kota Sampang, Kamis (23/10/2025). Aksi tersebut menyoroti dugaan pemotongan bantuan sosial Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di wilayah Kabupaten Sampang.
Dalam pernyataan sikapnya, FORKAMASA menyebut bahwa praktik pemotongan dana bantuan sosial merupakan bentuk kejahatan moral dan sosial, bukan sekadar pelanggaran teknis. Mereka menilai, tindakan tersebut mencederai amanat program pemerintah yang ditujukan untuk menolong masyarakat miskin.
“Jika bantuan untuk orang miskin saja dipotong, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya?” tulis FORKAMASA dalam siaran persnya.
Dugaan pemotongan terjadi terhadap bantuan senilai Rp1,5 juta per penerima manfaat, yang disebut-sebut dikurangi antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu oleh oknum di lapangan. Kasus ini juga dikaitkan dengan lemahnya pengawasan di tingkat pelaksana program.
Salah satu orator dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa aparat seharusnya hadir untuk mendampingi masyarakat, bukan menghalangi atau menahan aspirasi rakyat yang menuntut keadilan.
“Kami tahu aparat hanya menjalankan tugas dari atasan, tapi di mana hati nurani kalian? Masyarakat miskin perlu dilindungi, bukan dibungkam,” ujarnya di tengah orasi.
Awalnya, massa berencana melakukan aksi di depan kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang. Namun lokasi dialihkan sekitar 150 meter ke arah selatan karena berdekatan dengan RSUD Sampang dan dikhawatirkan mengganggu pelayanan kesehatan.
Pemindahan lokasi tersebut menimbulkan pertanyaan publik, karena titik baru berada di depan Klinik Ibu dan Anak Adinda di Jalan Rajawali 32 Sampang. Sejumlah warga menyebut langkah itu tidak tepat karena berpotensi mengganggu aktivitas pelayanan medis.
“Kami dukung niat baik para aktivis memperjuangkan hak rakyat miskin, tapi pemindahan ke depan fasilitas kesehatan seharusnya bisa dipertimbangkan dengan bijak,” ujar salah satu warga sekitar.
Tuntutan dan Seruan Aksi
Dalam dokumen resmi yang dibacakan di lokasi, FORKAMASA menyampaikan lima tuntutan utama, di antaranya:
1. Menangkap dan mengadili semua oknum yang terlibat dalam dugaan pemotongan bansos P3KE, baik dari pihak Dinsos PPPA maupun pihak lapangan.
2. Mencopot Kepala Dinsos PPPA Sampang apabila terbukti lalai dalam pengawasan penyaluran dana bantuan.
3. Memulihkan hak-hak penerima manfaat dan melakukan audit menyeluruh terhadap pendistribusian bantuan sosial P3KE sejak awal program.
4. Membuka kanal pengaduan publik dan melindungi warga pelapor dari ancaman atau intimidasi.
5. Melakukan reformasi total sistem pendataan dan distribusi bansos agar bebas dari kepentingan politik dan permainan kelompok tertentu.
Selain tuntutan tersebut, FORKAMASA juga menyatakan penolakannya terhadap praktik “potongan operasional” yang kerap dijadikan alasan dalam setiap program bantuan rakyat. Mereka menilai, dalih tersebut merupakan warisan budaya tidak jujur yang merugikan masyarakat miskin.
“Kami akan terus bersuara dan turun ke jalan. Jika pemerintah terus membiarkan rakyat kecil diperas dalam diam, berarti pemerintah sedang kehilangan nuraninya,” tegas FORKAMASA dalam penutup pernyataannya.
Aksi berlangsung tertib dan damai. Massa kemudian membubarkan diri usai membacakan tuntutan dan menyerahkan pernyataan sikap secara simbolis.
Hairil Anwari
