Papua, tajukjurnalis.net – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Papua menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat saat mereka menghadiri exit meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berlangsung di Aula Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua, Jumat (19/09/2025).
Pertemuan ini menjadi penutup dari pemeriksaan terperinci atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kanwil Ditjen PAS Papua, Kanwil Kemenkum Papua, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Papua. Hadir dalam acara ini pimpinan Kanwil, kepala satuan kerja, dan para operator BMN.
Tim auditor BPK membacakan hasil pemeriksaan terhadap 15 satuan kerja. Secara simbolis, resume hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh perwakilan tim BPK, Rahmawati Tin kepada para Kepala Kanwil. BPK memberikan catatan terkait pemanfaatan dan kelengkapan dokumen kepemilikan BMN yang perlu segera ditindaklanjuti.
Usai pertemuan, Kepala Kanwil Ditjen PAS Papua, Herman Mulawarman, menyampaikan bahwa catatan BPK adalah hal yang positif.
“Hasil audit ini adalah cerminan dari komitmen kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja. Kami siap menindaklanjuti semua masukan dari BPK demi mewujudkan pengelolaan aset negara yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien,” ujar Herman.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama, menunjukkan sinergi kuat antara jajaran Kanwil di Papua dan BPK RI. Momen ini sekaligus menjadi bukti keseriusan seluruh jajaran dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
HUMAS KANWIL DITJENPAS PAPUA
(Moka)
