Tajukjurnalis.net,
Jakarta, 11 September 2025 — Gabungan Kuasa Pendampingan Pemeriksaan Pajak Nusantara (GKP3N) resmi menyelenggarakan Rapat Umum Anggota dan Pemilihan Pengurus serta Pengawas periode mendatang, bertempat di Hotel Mercure, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh para anggota dan pemangku kepentingan yang aktif dalam bidang pendampingan pemeriksaan pajak di Indonesia.
Dalam suasana yang penuh semangat dan komitmen profesional, rapat tersebut menghasilkan susunan kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa GKP3N ke arah yang lebih strategis dan berdampak luas. Berikut adalah nama-nama yang terpilih :
Ketua Umum
D. Albert Naibaho, CPA., S.H©., MA©
Sekretariat Jenderal
Adv. SUGIANTO, S.E., S.H., M.Ak., BKP., CTT., CTA., C.Med., C.BJ., CPLA., C.NMS
Sekretaris 1
Feybe Tjoa
Bendahara Umum
Atik Silalahi
Bendahara 1 / Wakil
Jeffry Sinaga
Dewan Pengawas
Ronny Sihotang
Anggota Pengawas
Piet Saragih, G. Lbgaol, Anggiat Sinuriat, S.E., S.H., M.H., Palmer Sagala
Dalam sambutannya, Ketua Umum terpilih D. Albert Naibaho menyampaikan bahwa GKP3N akan terus memperkuat peran strategisnya sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam proses pemeriksaan pajak. Sementara itu, Sekretariat Jenderal Adv. Sugianto menegaskan pentingnya sinergi antara pendamping pajak, fiskus, dan wajib pajak demi terciptanya keadilan fiskal dan kepastian hukum.
GKP3N berharap ke depan dapat menjadi wadah yang bermanfaat, tidak hanya bagi para wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan dan sengketa, tetapi juga bagi fiskus sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara. Organisasi ini berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kepentingan nasional dalam setiap langkahnya.
“Kami percaya bahwa pendampingan pemeriksaan pajak bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal etika, keadilan, dan keberpihakan pada kepentingan bangsa,” ujar salah satu pengurus dalam sesi penutupan.
Dengan kepengurusan baru yang solid dan berpengalaman, GKP3N siap melangkah lebih jauh sebagai garda terdepan dalam pendampingan pemeriksaan pajak yang berintegritas dan berdampak nyata.
