TANGERANG, tajukjurnalis.net— Aktivitas galian tanah yang berlangsung di wilayah Desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam.
Pasalnya, kegiatan tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat setempat akibat dampak lingkungan, debu, lalu lintas kendaraan berat, hingga potensi gangguan ketertiban umum, ” Rabu 10/9/25.
Sekretaris Umum Forum Reporter Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI), Arul, angkat bicara menanggapi persoalan ini. Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Pertama, aktivitas galian tanah tersebut diduga tidak memiliki izin resmi. Kedua, keberadaannya jelas menimbulkan dampak sosial, lingkungan, dan mengganggu kenyamanan warga.
Ketiga, ini menjadi ranah tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum,” tegas Arul.
Arul menegaskan, dasar hukum yang berlaku sudah jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP memiliki kewenangan menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, serta menjaga perlindungan masyarakat.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan bahwa setiap aktivitas yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib ditindak sesuai aturan.
“Satpol PP Kabupaten Tangerang jangan tutup mata. Segera kerjakan fungsi dan kewenangannya di lapangan. Tindakan tegas perlu diambil agar tidak ada lagi pembiaran terhadap aktivitas yang meresahkan,” ujarnya.
Upaya konfirmasi kepada pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang telah dilakukan. Namun, nomor kontak yang dihubungi tidak aktif/blokir sehingga belum diperoleh keterangan resmi hingga berita ini diterbitkan.
(Red)
