Sampang, tajukjurnalis.net – Pemerintah Kabupaten Sampang menunjukkan komitmennya terhadap kelompok rentan dengan menyerahkan bantuan alat bantu disabilitas kepada dua anak berkebutuhan khusus di Pendopo Kabupaten, Jumat (30/5/2025). Namun di balik aksi sosial itu, sorotan tajam mengarah pada diamnya pemerintah dalam merespons aktivitas tambang ilegal yang kian merajalela di sejumlah wilayah.
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, didampingi Ketua TP PKK Ny. Evi Slamet Junaidi, menyerahkan langsung kasur dekubitus dan kereta dorong untuk Moh. Jauhari (5), anak penderita hidrosefalus dari Kelurahan Banyuanyar. Sementara Moh. Robby Fihkri (10), anak dengan gangguan penglihatan dan mobilitas dari Desa Pangilen, menerima kursi roda dorong. “Kami ingin keluarga yang merawat anak-anak berkebutuhan khusus tidak merasa sendiri. Pemerintah hadir dan peduli,” kata Bupati yang akrab disapa Aba Idi.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Dwi Herlinda Lusi Harini, turut hadir dan menyampaikan pentingnya perhatian terhadap gizi anak disabilitas. Ia menyebut, anak difabel memiliki risiko gizi buruk yang tinggi sehingga perlu pendampingan intensif dari pemerintah dan tenaga medis.
Namun, di tengah aksi sosial yang menyentuh ini, keresahan publik tak bisa ditepis. Sejumlah warga dan aktivis lingkungan kembali menyuarakan kegelisahan atas maraknya tambang galian C ilegal, terutama di wilayah Banyuates dan sekitarnya. Aktivitas tersebut terus berlangsung tanpa penindakan hukum yang jelas, meski sudah berkali-kali dilaporkan oleh masyarakat.
“Pemerintah jangan hanya tampil humanis saat menyerahkan bantuan. Kami juga menuntut ketegasan terhadap para pelaku tambang ilegal yang merusak lingkungan,” tegas Ivan B. Ariesta dari Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Publik (LKUHAP). Ia mengingatkan, kehadiran negara harus menyeluruh: hadir untuk rakyat kecil dan tegas terhadap pelanggar hukum.
Kegiatan penyerahan bantuan ini menjadi potret kontras dari wajah pemerintahan daerah: satu sisi menyentuh dan membawa harapan, sisi lain menyisakan luka karena pembiaran terhadap kerusakan lingkungan. Sampang dihadapkan pada ujian integritas: apakah pemerintah cukup puas dengan aksi seremonial, atau siap tampil utuh membela kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan?
Red
