Banyuwangi, tajukjurnalis.net–Raden Teguh Firmansyah Aktivis Filsafat Logika Berfikir dan Etika profesi memberikan pandangan kritis terkait salah satu perpanjangan kontrak lahan Marina Boom Banyuwangi yang dilakukan PT. Pelindo Properti Indonesia (PT. PPI) yang menuai sorotan publik. Raden mempertanyakan Pajaknya apa sudah transparan secara publik.? Ia juga menjelaskan bahwa pajak sewa lahan negara (PSLN), iuran pengguna kawasan (IPK) dan pertambahan nilai (PPN) yang telah diterapkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Raden, kebijakan perpajakan harus berlandaskan pada filosofi pajak dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
“Filosofi pajak adalah hak rakyat untuk menolak pemerintah mengambil kekayaannya. Namun rakyat bersedia membayar jika ada harapan yang baik dari pembayaran pajak tersebut,” ujar Raden diacara diskusi santai di Bulan Ramadhan. Selasa 18 Maret 2025
Raden menyoroti metodologi penagihan pajak yang dinilai masih memiliki banyak kelemahan. ia mengusulkan agar pemerintah memperbaiki cara penagihan agar lebih relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat
“Perbaiki metodologi karena banyak celah dalam penagihan pajak. Harus ada pendekatan baru untuk memastikan apakah pajak itu diterapkan secara adil atau tidak,” jelas Raden.
Raden juga menilai dalam penagihan pajak terhadap rakyat sangat kurang adab terlalu biadab, ia mengatakan “penagihan pajak hanya lemah terhadap perusahaan besar yang diselimuti pejabat pemerintah pusat maupun daerah bahkan free pajak untuk perusahaan konoha,” sindirnya.
Raden mengungkit salah satu Perpanjangan kontrak sewa lahan Marina Boom Banyuwangi yang dilakukan oleh PT Pelindo Properti Indonesia (PT. PPI) diduga pajak itu masuk ke kantong pejabat pejabat yang berperan disana hingga di perpajakan, jelas Raden “free” pajak untuk Perpanjangan kontrak sewa lahan Marina Boom Banyuwangi “Hingga diduga tidak transparan terkait Pajak sewa lahan negara (PSLN) atau iuran penggunaan kawasan (IPK) yang terindikasi berpotensi merugikan Negara, bahkan terindikasi juga adanya korupsi,” papar Raden.
Pendekatan fenomenologis, menurut Raden, menjadi penting dalam memahami kesulitan masyarakat dalam membayar pajak yang diharuskan bahkan wajib, ia mencontohkan bahwa banyak warga yang lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan tempat tinggal dibandingkan kewajiban pajak
“Masyarakat diwajibkan bayar pajak, jika tidak bayar pajak akan di pidana, itu ancaman buat masyarakat usaha standar, tapi untuk perusahaan besar yang menyangkut aset negara terkesan tidak harus terbuka soal pajak yang penting didata bayar pajak, cukup segelintir mata dan telinga saja,” sentilan Raden Aktifis kontroversi ini.
Masih kata Raden, “Dana Publik Marina Boom yang dikelolah oleh PT. PPI sebesar 604 miliar yang dipertaruhkan kemungkinan terkait dengan investasi, pengelolaan, atau potensi pendapatan yang tidak optimal dari kawasan tersebut perlu terbuka secara Transparan, seperti apa pajaknya dengan anggaran sebesar itu? pejabat pejabat pemerintahan Banyuwangi harus di periksa, saya menduga ada peran dari oknum oknum pejabat pemerintah Banyuwangi melakukan “Money Leundering” hingga mempermudah transaksi ilegal,”tegas Raden.
Raden juga menyinggung prinsip dasar demokrasi, yaitu tidak ada pajak tanpa perwakilan. Prinsip ini menegaskan pentingnya perwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pajak dan alokasinya.
Raden menyayangkan bahwa dalam permasalahan pantai Marina Boom di Banyuwangi, yang dikelolah oleh PT. PPI, wakil rakyat di parlemen sering lebih tunduk pada kepentingan faksi pemerintah dan parpol daripada mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Kalau wakil rakyat sebagian besar dikuasai oleh faksi pemerintah dan parpol protes masyarakat tidak akan didengar walaupun ada segelintir penjajah berkedok pejabat pemerintah” ucap Raden.
Raden juga menegaskan ia akan terus melakukan investigasi secara khusus dan akan terus mengkritisi pejabat pejabat yang tidak berani turun dalam mengungkap masalah Marina Boom Banyuwangi yang dikuasai segelintir Manusia penjajah era baru saat ini.
(Moka)
