BANDUNG BARAT.www.Tajukjurnalis.net
Dugaan manipulasi anggaran atau,markup Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Bandung Barat kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, pusaran kasus menerpa SMP Negeri 2 Gununghalu setelah ditemukan indikasi kejanggalan yang signifikan pada laporan realisasi anggaran tahun 2025.Kamis.24/06/2026
Berdasarkan investigasi dan data lapangan, ditemukan disparitas (perbedaan) angka yang sangat mencolok dalam laporan penggunaan dana BOSP antara SMPN 2 Gununghalu dengan sekolah “plat merah” lain di sekitarnya.
Perbandingan Anggaran yang Mencolok
Kejanggalan ini semakin mengemuka saat tim jurnalis melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Gununghalu, yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah di SMPN 2 Gununghalu.
Dari data anggaran Tahun 2025, ditemukan perbedaan fantastis pada beberapa pos anggaran vital antara kedua sekolah tersebut:
1. Pemeliharaan Sarana & Prasarana (Sapras) SMPN 1 Rp 41.307.200 SMPN 2 Rp 122.472.200 disparitas ± 300%
2. Langganan Daya dan Jasa SMPN 1 Rp 17.916.700 SMPN 2 Rp 56.043.000 disparitas ± 212%
Lonjakan anggaran Sapras dan langganan daya dan jasa di SMPN 2 Gununghalu yang mencapai hampir 300% tersebut dinilai tidak wajar. Pasalnya, pantauan fisik di lapangan menunjukkan kondisi bangunan kedua sekolah tersebut relatif sama, masih kokoh, dan tampak seperti bangunan baru.
Dalih Pihak Sekolah
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya terkait ketimpangan anggaran ini, Kepala Sekolah sekaligus Plt. SMPN 2 Gununghalu berdalih bahwa seluruh pengalokasian dana telah mengikuti regulasi yang berlaku.
Mengenai membengkaknya anggaran langganan daya dan jasa yang menembus angka Rp56 juta, ia menyatakan hal tersebut murni karena faktor operasional.
Desakan Audit Investigasi
Sikap defensif pihak sekolah tidak menyurutkan langkah pencarian keadilan. Tim Jurnalis berkomitmen untuk mengawal ketat kasus ini hingga tuntas. Berkas temuan lapangan dan bukti-bukti laporan anggaran ini akan segera diserahkan secara resmi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat serta instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
Di sisi lain, masyarakat dan wali murid mendesak adanya audit investigasi menyeluruhdari aparat pengawas internal pemerintah (APIP) maupun penegak hukum. Transparansi pengelolaan anggaran dinilai menjadi kunci utama demi mewujudkan kualitas pendidikan nasional yang bersih, bermutu, dan berdaya saing global.
(dedi, sh, & cj. Team)
