MANADO, tajukjurnalis.net– Aroma busuk praktik jual beli proyek kembali mencuat di lingkaran kekuasaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini, sorotan publik tertuju pada orang dekat Gubernur Sulut YSK berinisial HB, yang diduga kuat menjadi aktor utama dalam jaringan makelar proyek bernilai miliaran rupiah. Investigasi sejumlah media mengungkap, HB atau biasa disapa Harvani yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Gerindra Sulut, menjalankan aksi kotor ini tanpa sepengetahuan sang Gubernur Sulut yang dikenal bersih dan visioner.
Gubernur YSK selama ini dikenal fokus membangun Sulawesi Utara dan melayani masyarakat dengan dedikasi tinggi. Namun, di tengah kesibukannya, kepercayaan besar yang diberikan kepada orang dekat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Di balik layar, sejumlah oknum yang mengaku sebagai “orang dalam” nekat memperjualbelikan proyek pemerintah, sehingga menimbulkan kerusakan besar pada citra positif sang Gubernur Sulut serta sebagian besar para relawan yang berjuang bersama dengan YSK di mata publik.
Dari hasil penelusuran, HB tidak bekerja sendirian. Dua nama lain yang menjabat staf khusus Gubernur Sulut, perempuan yakni OL atau Olvie dan JT atau Jeane, diduga turut berperan dalam praktik makelar proyek tersebut. Bahkan, JT dikabarkan membeli mobil mewah dan motor besar secara tunai, yang menjadi indikasi kuat adanya aliran dana haram dari hasil “fee proyek” yang mencapai 25 persen dari nilai anggaran. Fakta ini menegaskan bahwa permainan uang di lingkaran kekuasaan sudah berlangsung sistematis dan terorganisir.
Sumber internal menyebut, kekacauan ini terjadi karena Gubernur YSK terlalu fokus pada agenda strategis di tingkat pusat dan kurang mengawasi aktivitas bawahannya. Celah pengawasan inilah yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri dengan menggunakan nama besar Gubernur Sulut. Kepercayaan yang diberikan tanpa kontrol ketat menjadi bumerang yang kini menyerang balik reputasi kepemimpinan YSK.
Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa dalam pemerintahan, loyalitas tanpa integritas hanya akan menimbulkan kehancuran moral birokrasi. Penegakan hukum dan transparansi harus menjadi langkah utama untuk mengembalikan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa nama baik Gubernur Sulut YSK tidak terus dikorbankan oleh ulah segelintir orang yang serakah dan tidak bertanggung jawab.
(Red/Tim)
