• Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Login
Tajuk Jurnalis
Advertisement
  • Home
  • Vidio
  • Internasional
  • Nasional
  • Trending
  • Daerah
  • Ragam
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Opini
  • Olahraga
  • Budaya
No Result
View All Result
  • Home
  • Vidio
  • Internasional
  • Nasional
  • Trending
  • Daerah
  • Ragam
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Opini
  • Olahraga
  • Budaya
No Result
View All Result
Tajuk Jurnalis
No Result
View All Result
  • Home
  • Vidio
  • Internasional
  • Nasional
  • Trending
  • Daerah
  • Ragam
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Opini
  • Olahraga
  • Budaya
Home Nasional

Ini Syarat Resmi Ubah SPPT Menurut Bapeda Garut, Wajib Ada AJB dan Rekomendasi Desa-Kecamatan

Redaksi by Redaksi
Juni 4, 2026
in Nasional
0
Ini Syarat Resmi Ubah SPPT Menurut Bapeda Garut, Wajib Ada AJB dan Rekomendasi Desa-Kecamatan
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

GARUT/www.Tajukjurnalis.net/04/06/2026/ Terkait maraknya kasus penyalahgunaan data administrasi tanah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Garut memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur perubahan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Menurut keterangan resmi dari Bagian Informasi Bapeda Kabupaten Garut, perubahan nama atau data dalam SPPT tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada administrasi ketat yang wajib dipenuhi oleh pemohon.

“Untuk proses perubahan SPPT, ada beberapa dokumen administrasi yang harus dipersiapkan secara lengkap,” ungkap sumber dari Bapeda.

Dokumen yang wajib diserahkan antara lain:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP pemohon.
2. Akta Jual Beli (AJB) atau Sertifikat Tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah.
3. SPPT lama atau SPPT atas nama pemilik pertama/pemilik sebelumnya.

Selain kelengkapan dokumen pribadi dan hak milik, ada satu syarat mutlak lainnya yang tidak boleh terlewatkan.

Wajib Ada Surat Keterangan Resmi
Bapeda menegaskan, meskipun nantinya SPPT baru bisa diterbitkan, namun proses tersebut harus disertai dengan Surat Keterangan yang dibuat di tingkat Desa.

“Surat keterangan tersebut wajib dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat setempat,” tegasnya.

Artinya, perubahan data SPPT tidak bisa berjalan sendiri tanpa validasi dan pengesahan dari pemerintahan terdekat (Desa dan Kecamatan) sebagai pihak yang mengetahui kondisi riil di lapangan.

Pentingnya Syarat Ini
Aturan ini menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan data atau perubahan nama yang tidak berdasar, seperti kasus yang menimpa warga bernama AR di Tarogong Kidul.

Dalam kasus tersebut, oknum diduga mengubah SPPT tanpa memiliki AJB, sertifikat, maupun surat keterangan resmi dari Desa dan Kecamatan.

Dengan adanya penjelasan teknis ini, masyarakat diharapkan lebih waspada. Jika ada perubahan SPPT yang tidak memenuhi syarat di atas, maka patut diduga terdapat indikasi kecurangan atau pelanggaran administrasi yang bisa dilaporkan ke pihak berwenang.
(Redaksi)

Previous Post

Kasat Lantas Polres Wajo: Pengaturan Pagi Wujud Pelayanan dan Jaminan Keselamatan Pengguna Jalan

Next Post

Laporan TM terhadap 3 orang dugaan Pencemaran nama baik ke Polresta Cilacap tinggal meminta keterangan SW dan Ahli Bahasa

Redaksi

Redaksi

Next Post
Laporan TM terhadap 3 orang dugaan Pencemaran nama baik ke Polresta Cilacap tinggal meminta keterangan SW dan Ahli Bahasa

Laporan TM terhadap 3 orang dugaan Pencemaran nama baik ke Polresta Cilacap tinggal meminta keterangan SW dan Ahli Bahasa

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Pilkades Digital Desa Haurkuning Paseh, Diduga Ada kejanggalan Akan Menempuh Jalur Hukum Tuntut Keadilan

Pilkades Digital Desa Haurkuning Paseh, Diduga Ada kejanggalan Akan Menempuh Jalur Hukum Tuntut Keadilan

Oktober 31, 2026
STOP PRESS! Mushodirin Resmi Diberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Kabiro Jombang Media Tajuk Jurnalis, Berlaku 30, Oktober, 2026

STOP PRESS! Mushodirin Resmi Diberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Kabiro Jombang Media Tajuk Jurnalis, Berlaku 30, Oktober, 2026

Oktober 30, 2026
Dari Ngopi Bareng hingga Konfercab, GP Ansor Wajo Hidupkan Semangat Sumpah Pemuda

Dari Ngopi Bareng hingga Konfercab, GP Ansor Wajo Hidupkan Semangat Sumpah Pemuda

Oktober 28, 2026
Bupati Wajo Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Kapolres Wajo Turut Hadir

Bupati Wajo Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Kapolres Wajo Turut Hadir

Oktober 28, 2026

Recent News

Pilkades Digital Desa Haurkuning Paseh, Diduga Ada kejanggalan Akan Menempuh Jalur Hukum Tuntut Keadilan

Pilkades Digital Desa Haurkuning Paseh, Diduga Ada kejanggalan Akan Menempuh Jalur Hukum Tuntut Keadilan

Oktober 31, 2026
STOP PRESS! Mushodirin Resmi Diberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Kabiro Jombang Media Tajuk Jurnalis, Berlaku 30, Oktober, 2026

STOP PRESS! Mushodirin Resmi Diberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Kabiro Jombang Media Tajuk Jurnalis, Berlaku 30, Oktober, 2026

Oktober 30, 2026
Dari Ngopi Bareng hingga Konfercab, GP Ansor Wajo Hidupkan Semangat Sumpah Pemuda

Dari Ngopi Bareng hingga Konfercab, GP Ansor Wajo Hidupkan Semangat Sumpah Pemuda

Oktober 28, 2026
Bupati Wajo Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Kapolres Wajo Turut Hadir

Bupati Wajo Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Kapolres Wajo Turut Hadir

Oktober 28, 2026

Browse by Category

  • Avetorial
  • Berita Vidio
  • Budaya
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Ragam
  • Trending
  • UMKM
  • Wisata

Recent News

Pilkades Digital Desa Haurkuning Paseh, Diduga Ada kejanggalan Akan Menempuh Jalur Hukum Tuntut Keadilan

Pilkades Digital Desa Haurkuning Paseh, Diduga Ada kejanggalan Akan Menempuh Jalur Hukum Tuntut Keadilan

Oktober 31, 2026
STOP PRESS! Mushodirin Resmi Diberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Kabiro Jombang Media Tajuk Jurnalis, Berlaku 30, Oktober, 2026

STOP PRESS! Mushodirin Resmi Diberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Kabiro Jombang Media Tajuk Jurnalis, Berlaku 30, Oktober, 2026

Oktober 30, 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber

Hak Cipta Tajukjurnalis.net © 2024 Web Development PT.TAB | TabWeb

No Result
View All Result
  • Home
  • Vidio
  • Internasional
  • Nasional
  • Trending
  • Daerah
  • Ragam
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Opini
  • Olahraga
  • Budaya

Hak Cipta Tajukjurnalis.net © 2024 Web Development PT.TAB | TabWeb

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In